Tranformasi Paralegal Dalam Hukum Indonesia

Tranformasi Paralegal Dalam Hukum Indonesia

Sekira beberapa waktu yang lalu, beredar sebuah film bertema hukum, judulnya “The Lawyers Pokrol Bambu” produksi Erwin Kallo Film. Dibandingkan film bertema horor dan percintaan, film besutan sutradara Azar Fanny ini tentunya kalah populer, dimana salah satu indikasinya adalah masa tayang di bioskop yang tidak terlalu lama.

Padahal, nama-nama aktor dan aktris yang terlibat dalam film ini cukup mentereng. Mulai dari Roy Marten, Dicky Chandra, hingga aktris senior Rina Hasyim, tetapi sayangnya tidak cukup mengangkat popularitas film berdurasi ±90 menit tersebut.

Terlepas dari popularitasnya yang minim, film “The Lawyers Pokrol Bambu” sebenarnya menyuguhkan kisah yang menarik tentang sebuah fenomena dari dunia profesi hukum bernama Pokrol Bambu. Istilah ini merujuk pada sosok pembela pencari keadilan tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum.

Mengutip tulisan seorang warganet di Kompasiana dengan judul “Pokrol Bambu”, istilah Pokrol Bambu dikenal sejak era kolonial Belanda. Kala itu, dengan gaya pakaian parlente serta kemampuan ‘bersilat lidah’ pokrol bambu hadir untuk membela para tuan tanah yang bersengketa dengan petani.

Seiring berjalan waktu, makna pokrol bambu pun bertransformasi. Yang mereka bela bukan lagi para tuan tanah yang bergelimang harta, tetapi justru masyarakat kecil yang berurusan dengan hukum tetapi tidak mampu untuk membayar pengacara atau advokat mahal.

Kini, makna pokrol bambu bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi positif, pokrol bambu adalah pembela masyarakat kecil untuk mengakses keadilan yang mereka idamkan. Pokrol bambu sejenis ini biasanya dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang bantuan hukum atau lingkungan hidup.

Sementara, dari kacamata negatif, pokrol bambu adalah low budget lawyer atau advokat bertarif rendah sebagaimana digambarkan dalam film “The Lawyers Pokrol Bambu”. Biasanya, mereka ‘berkeliaran’ di gedung-gedung pengadilan mencoba menawarkan jasanya kepada para pencari keadilan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memasukkan istilah pokrol bambu dalam khasanah Bahasa Indonesia. Definisinya, “pembela perkara (dalam pengadilan) yang bukan tamatan sekolah tinggi; pokrol yang tidak terdaftar secara resmi”.

Selain makna, istilah pokrol bambu juga bertransformasi menjadi “Paralegal”. Istilah yang dipopulerkan oleh kalangan LSM ini sebenarnya berakar pada kosa kata Bahasa Inggris. Definisinya menurut Cambridge Dictionary, “someone who works in a law company, or a company’s legal department, and has some legal training, but does not have all the qualifications to be a lawyer”.

Merujuk pada definisi di atas, maka pembeda antara paralegal dengan advokat pada umumnya terletak pada kualifikasi. Seorang paralegal, walaupun bekerja di firma hukum atau biro hukum sebuah perusahaan serta pernah mengikuti pelatihan hukum, tetapi tidak memenuhi syarat untuk menjadi advokat.

Di Indonesia, keberadaan paralegal mulai marak pasca reformasi bergulir yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Tiga belas tahun berselang, istilah paralegal akhirnya resmi masuk peraturan perundang-undangan nasional, yakni UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sebelum UU Bantuan Hukum lahir, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mencatat secara konsep paralegal sebenarnya sudah diakomodasi dalam undang-undang lain. Misalnya, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memakai istilah “relawan pendamping”, dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan istilah “pekerja sosial”.

Tanpa memberikan definisi yang detail, UU Bantuan Hukum sebenarnya hanya menyebut 2 (dua) kali istilah paralegal. Yakni Pasal 9 dan 10 terkait hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dalam rangka merekrut serta menyelenggarakan pelatihan untuk paralegal.

Pengaturan lebih spesifik terkait paralegal sebagai pelaksanaan UU Bantuan Hukum baru muncul Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Beleid ini menindaklanjuti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015 dan PP Nomor 42 Tahun 2013.

Yang diatur dalam Permenkumham 1/2018 antara lain syarat perekrutan, pendaftaran, pelatihan, pengawasan dan evaluasi, serta kode etik yang berlaku bagi paralegal.

Tidak lama setelah diundangkan, Permenkumham 1/2018 mendapat tentangan dari kalangan advokat. Sekira April 2018, belasan advokat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Mereka mempersoalkan Pasal 11 dan 12 yang dianggap telah memberikan ‘keleluasaan’ paralegal untuk berpraktik di pengadilan.

Usaha belasan advokat itu menuai hasil positif. MA mengabulkan judicial mereka sekaligus membatalkan Pasal 11 dan 12 karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan putusan MA tersebut, maka paralegal tidak bisa berpraktik sendiri di pengadilan. Dengan kata lain, MA menegaskan bahwa kedudukan paralegal ‘hanyalah’ sebagai pendamping advokat.

Menilik pada sejarah, judicial review Permenkumham 1/2018 yang diajukan belasan advokat sebenarnya senafas dengan apa yang dilakukan sejumlah advokat ketika mengajukan judicial review UU Bantuan Hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kala itu, salah satu yang dipersoalkan juga kedudukan paralegal yang dianggap mengancam profesi advokat. Untungnya, MK menolak judicial review tersebut.

Menilik pada pendapat Mahkamah Agung tersebut, pemerintah lalu mengeluarkan Permenkumham No 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dalam beleid baru ini, Paralegal diberikan definisi yaitu setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Dan untuk memberikan bantuan hukum paralegal wajib melakukannya berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *