Universitas Adalah Titik Awal Lahirnya Advokat Berkualitas

Menjadi seorang advokat masih menjadi impian sarjana hukum di banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesia terutama di kota-kota besar, menemukan seseorang dengan profesi advokat sama seperti menemukan gajah di antara tumpukan jerami, alias mudah ditemukan dan diketahui lokasinya. Baik itu advokat yang bekerja di sebuah perusahaan, kantor hukum, atau bahkan mendirikan kantor hukumnya sendiri.

Namun dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, semakin meningkatkan peluang banyaknya informasi dan kepentingan bisnis yang terjadi lintas negara dan lintas benua. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi advokat di Indonesia dalam upaya melebarkan sayapnya di dunia internasional. Pembahasan mengenai hal ini pun menjadi salah satu topik diskusi dalam webinar series Meeting Of Mind : Advokat Indonesia Menyongsong Masa Depan yang diselenggarakan oleh DPN PERADI pada hari Rabu, 25 Mei 2022 yang lalu.

Dalam kesempatan webinar tersebut, Juniver Girsang, Ketua Umum DPN PERADI Suara Advokat Indonesia, mengatakan jika profesi advokat adalah salah satu profesi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Menurutnya, syarat seseorang untuk menjadi seorang advokat harus tetap mengacu kepada syarat-syarat yang ada di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Syarat-syarat tersebut bagi Juniver masih akurat, memadai, dan harus dipertahankan untuk nantinya mengemban tugas tanggung jawab profesi.

Lebih lanjut Juniver menjelaskan jika seorang advokat dapat dikatakan berstandar internasional ketika dirinya sudah menangani kasus atau perkara yang menyangkut lebih dari satu yurisdiksi negara. Atau dalam penanganan kasus tersebut, seorang advokat berhadapan dengan peraturan dan sistem hukum di lebih dari satu yurisdiksi. Dan syarat untuk menjadi seorang advokat berstandar internasional menurut Juniver, harus peka terhadap isu hukum baik global maupun nasional, mahir dalam menggunakan teknologi, dan memiliki jejaring internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Maqdir Ismail, Ketua Umum IKADIN, mengatakan bahwa sudah saatnya organisasi advokat di Indonesia lebih menekankan kepada pelayanan terhadap penegakan hukum, bukan semata-mata “pelayanan” terhadap pimpinan organisasi. Dan baginya, di dalam rancangan undang-undang Advokat (RUU Advokat) harus diatur sanksi yang tegas mengenai advokat yang melakukan pelanggaran baik itu secara etik maupun perilaku. Karena sampai dengan hari ini belum ada peraturan yang jelas mengatur mengenai hal tersebut. Berkaitan dengan advokat yang berstandar internasional, maka Maqdir menjelaskan bahwa seharusnya tidak hanya advokat yang berpendidikan hukum di Indonesia saja–lah yang dapat menjadi seorang advokat, namun ketika warga negara Indonesia menempuh pendidikan di luar negeri, dia juga dapat berpraktek menjadi advokat di Indonesia.

Ricardo Simanjuntak, Advokat Senior, menegaskan jika advokat Indonesia harus sudah mulai merespon globalisasi dengan mulai merambah pasar internasional, khususnya wilayah ASEAN. Karena jika berbicara mengenai advokat internasional, menurutnya bukanlah siapa yang paling ahli, namun siapa yang paling siap untuk menghadapinya duluan. Ricardo mengatakan kalau proses tersebut dimulai dari tingkat pendidikan hukum di universitas. Pendidikan hukum yang dilakukan oleh universitas harus bertujuan pada melahirkan calon-calon advokat yang berkualitas. Selepas dari situ, kembali dimatangkan dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat baik itu secara pengetahuan maupun moral/etik.

Pendapat dari ketiga narasumber di atas ditegaskan juga oleh Teguh Samudra, Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI). Dirinya mempertanyakan tentang standar yang digunakan nantinya untuk menyebut seorang advokat berstandar internasional. Apakah hal tersebut dibuat oleh organisasi-organisasi advokat sendiri atau dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan? Menurutnya untuk dapat mengambil kesimpulan tentang hal tersebut, setiap organisasi advokat beserta para anggota di dalamnya harus duduk bersama, bergandengan tangan, dan saling dengar pendapat satu sama lain demi terwujudnya landasan mengenai standarisasi advokat dapat dikatakan internasional atau tidak, yang nantinya dituangkan dalam RUU Advokat.

Menutup sesi webinar Rabu lalu, Ketua Umum DPN PERADI, Luhut M.P. Pangaribuan, memberikan pengalamannya ketika melakukan studi ke beberapa negara seperti Malaysia dan Pakistan. Di Malaysia, terdapat yang dinamakan dengan Law Society yang beranggotakan oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia, rektor universitas, serta pimpinan organisasi advokat. Mereka yang nantinya akan memberikan akreditas atau standarisasi bagi seseorang untuk bisa menjadi advokat. Lain halnya dengan di Pakistan, akreditasi fakultas hukum dari universitas diberikan oleh organisasi advokat yang jumlahnya tidak hanya satu. Hal ini seakan menegaskan pendapat sebelumnya jika universitas menjadi titik mula bagi kemunculan advokat berkualitas yang memiliki standar internasional.

Mau ikut jadi Advokat? Segera ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIII yang dimulai pada November 2022.

Segera daftarkan diri melalui PKPA Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.