Upaya Mengendalikan Ketersediaan Tabung Oksigen dan Obat Covid

Upaya Mengendalikan Ketersediaan Tabung Oksigen dan Obat Covid

No Comments

Kenaikan kasus positif corona virus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia perhari pada saat ini menembus angka 40.427 kasus. Kelonjakan kasus positif ini berdampak terhadap meningkatnya permintaan barang oleh masyarakat sebagai konsumen dalam obat-obatan dan tabung oksigen, namun dalam realitanya keadaan pada saat ini terjadi kelangkaan obat-obatan dan tabung oksigen.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa terdapat potensi aksi penimbunan tabung oksigen medis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan di tengah-tengah masa pandemi ini. Selain itu baru-baru ini polisi menemukan beberapa fakta dari hasil penyidikan telah terjadi indikasi penimbunan obat-obatan untuk COVID-19.

Polisi juga bertindak cepat, di Sidoarjo, Polda Jawa Timur membongkar praktik penimbunan tabung oksigen medis. Tabung oksigen medis tersebut ditimbun dan akan dijual lagi dengan harga yang lebih tingi dari harga eceran tertinggi (HET). Polisi telah menyita 129 tabung oksigen dari para pelaku. Polda Metro Jaya bahkan melakukan pengecekan dari pabrik hingga ke Apotek atau toko obat. Polda Metro Jaya telah menangkap 3 kelompok penimbun obat jenis Avigan dan Ivermectin serta tabung oksigen.

Upaya kepolisian mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry. Ia mengapresiasi langkah cepat Polri dalam penindakan para mafia yang mencoba menimbun obat-obatan Covid-19. Ia juga meminta agar Bareskrim Mabes Polri dan Polda di seluruh Indonesia turut bergerak melakukan penindakan hukum kepada pihak-pihak yang diduga obat-obat Covid-19 maupun alat kesehatan.

Dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, pihak kepolisian berupaya untuk menjerat para penimbun tabung oksigen dan obat-obatan Covid 19 dengan pasal 107 Jo pasal 29 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau pasal 62 ayat 1 Jo pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 14 Jo pasal 5 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Sebelumnya, pada saat pandemi mulai melanda Indonesia, ada kasus penimbunan barang yang sempat mencuat yaitu penimbunan masker dan hand sanitizer. Polisi bahkan sempat  menetapkan 33 tersangka dari 18 kasus penimbunan masker dan hand sanitizer. Tidak hanya menyangkut penimbunan namun juga upaya menaikkan harga berlipat ganda yang tidak sesuai dengan harga di pasaran.

Namun penetapan tersangka pada kasus penimbunan masker dan hand sanitizer ini lalu mendapatkan sorotan tajam dari Giri Taufik. Menurutnya perlu diperhatikan juga perbedaan antara menyimpan stock dengan menimbun. Pelaku usaha bisa dibilang menimbun dan dipidana, jika ada stoknya lebih dari batas yang wajar. Pasal 11 ayat (2) Perpres 71 Tahun 2015 menjelaskan bahwa stock yang wajar itu 3 (tiga) bulan buat kebutuhan pasar berdasarkan rata – rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh David Tobing dalam kasus penimbunan masker dan hand sanitizer ini. David menyitir asas hukum dimana Hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh mengangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas.”

Lebih lanjut David menjelaskan ada 2 cara yang dapat digunakan terkait dengan kasus penimbunan masker dan hand sanitizer ini. Cara pertama adalah mengkonstruksikan bahwa walaupun masker, hand sanitizer, maupun barang barang lain yang dikategorikan penting pada saat wabah virus Corona tidak terdapat dalam Peraturan Presiden namun tetap harus dianggap sebagai barang penting yang tidak boleh disimpan atau ditimbun. Namun David juga menyatakan bahwa Presiden dapat melakukan revisi terhadap Perpres 71 Tahun 2015.

Beberapa regulasi penting yang terkait dengan penimbunan barang diantaranya diatur dalam UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu apabila pelaku usaha terbukti melakukan penimbunan barang, maka dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 107 Jo Pasal 29 ayat 1 yaitu Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Masalahnya adalah baik Perpres 71 Tahun 2015 ataupun Perpres Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasal 2 ayat (6) dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting menjelaskan bahwa obat-obatan untuk COVID-19 dan tabung oksigen tidak termasuk dalam daftar jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Karena itu sebaiknya pemerintah wajib mempertimbangkan perubahan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama di saat pandemi covid 19. Ketentuan Pasal 2 ayat (7) Perpres No. 59 Tahun 2020 membuka peluang untuk itu dimana jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat diubah dengan Peraturan Menteri.

Dimana diharapkan segera dikeluarkannya Peraturan Menteri mengenai obat-obatan covid-19, tabung oksigen dan barang-barang yang berkaitan dengan covid-19 dimasukkan ke dalam jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments
Share