UU Otsus Papua Resmi Berubah!

UU Otsus Papua Resmi Berubah!

No Comments

Setelah melalui perdebatan panjang, DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perubahan Kedua tentang Otonomi Khusus Papua menjadi UU. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/7/2021).

RUU Perubahan Kedua Otsus Papua merevisi 20 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak tiga pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan DPR RI. Menurut Ketua Pansus RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua, Komarudin Watubun, dari 20 pasal tersebut 18 pasal adalah pasal perubahan sementara 2 pasal lainnya adalah pasal baru.

Selain itu menurut Komarudin, RUU ini juga menjamin adanya pengaturan kekhususan Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberi dukungan bagi masyarakat adat.

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, menjelaskan jika pemerintah terbuka dalam pembahasan RUU Otsus Papua. Ia juga mengungkapkan kalau awalnya pemerintah hanya berencana mengubah tiga pasal dalam UU Otsus Papua. Yaitu tentang Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang Dana Otsus, dan Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah. Akan tetapi dengan adanya diskusi dan aspirasi yang masuk maka revisi ini menjadi jauh lebih banyak.

Sejumlah perubahan diklaim akan dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua,  seperti adanya kewajiban pengusaha di Papua agar mengutamakan orang asli Papua dalam merekrut tenaga kerja dan alokasi dana 10% dari dana bagi hasil untuk pemberdayaan masyarakat adat.

Akan tetapi pengesahan RUU Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua ini diwarnai dengan Aksi Demonstrasi. Emmanuel Gobay, Direktur LBH Papua, menyebutkan sejumlah mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) ditangkap oleh polisi saat menggelar demonstarsi menentang Otonomi Khusus Jilid II.

Penolakan tersebut tidak hanya datang dari mahasiswa, namun juga dari Ketua Majelis Rakyat Papua. Timotius Murib menjelaskan bahwa RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua bukanlah keinginan rakyat Papua. Ia juga menyitir Pasal 77 UU No 21 Tahun 2001 yang menyebutkan “Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Elvira Rumkabu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Cendrawasih, menyebutkan bahwa penolakan tersebut didasarkan karena tidak adanya dampak besar setelah UU Otsus Papua diberlakukan. Misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2019 masing-masing sebesar 60,84 dan 64,70, dimana IPM tersebut lebih rendah dari IPM Indonesia yang mencapai 71,92 dan rentetan konflik serta kekerasan terhadap orang Papua.

UU No 21 Tahun 2001

Perpu No 1 Tahun 2008

RUU Perubahan Kedua UU No 21 Tahun 2001

RUU Perubahan Kedua UU No 21 Tahun 2001

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments
Share