[Virtual Short Course] Strategi Penyusunan Permohonan Hak Uji Materil Dalam Advokasi Publik

[Virtual Short Course] Strategi Penyusunan Permohonan Hak Uji Materil Dalam Advokasi Publik

Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak selalu sesuai baik isi maupun proses pembentukannya dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Karena itu perlu dilakukan upaya koreksi melalui berbagai kanal untuk kebaikan masyarakat luas sekaligus untuk mengingatkan agar para pembentuk peraturan membentuk peraturan sesuai kaidah yang berlaku.

Dalam hal tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia, dan bagian dari komunitas profesi hukum, harus semakin jeli dengan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, dengan terus mengamati adanya perubahan dan menyesuaikannya kembali. Untuk mendukung perkembangan yang lebih baik, seuatu peraturan dapat diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terkait persoalan yang ada dalam peraturan perundang – undangan tersebut.

Hak uji materiil adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mahkamah Agung menjadi suatu lembaga yang dapat memutuskan apakah suatu peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau justru tidak bertentangan.

Untuk menyusun permohonan hak uji materiil, dibutuhkan kemampuan yang terbaik, teliti, dan terorganisir, mulai dari tahap identifikasi, penyiapan alat bukti, termasuk dalam hal membuat siaran pers, hingga strategi untuk menindaklanjuti putusan yang akan dikeluarkan nantinya.

Dengan strategi dan pengetahuan yang lebih matang, tentu akan memperkuat skill anda dalam membuat permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung.


Capaian

Dengan mengikuti short course ini, capaian yang diharapkan adalah:

  1. Peserta memahami struktur permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung;
  2. Peserta memahami daftar bukti apa saja yang dibutuhkan sebagai alat bukti hak uji materiil;
  3. Peserta memahami teknik penyusunan siaran pers yang menarik;
  4. Peserta menguasai strategi untuk menindaklanjuti putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Materi

Materi short course ini adalah:

  1. Sejarah dan Dasar Hukum Hak Uji Materiil
  2. Mengenal Objek Hak Uji Materiil
  3. Tata Cara Permohonan
  4. Hukum Acara Hak Uji Materiil
  5. Langkah dan Strategi Penyusunan Permohonan
  6. Menyusun daftar bukti
  7. Membuat siaran pers terkait permohonan hak uji materiil sebagai strategi advokasi publik
  8. Studi Kasus

Jadwal

Hari/Tanggal: Jumat, 11 Maret 2022

Waktu: 15.00 – 18.00 WIB

Tempat: Online


Pengajar/Kolaborator

Johan Imanuel, Advokat, Anggota Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Anggota Tim Advokasi Supremasi Hukum


Biaya dan Fasilitas

Biaya dan Investasi

  • Amica : mulai dari IDR 50.000
  • Akses VIP: IDR 250.000
  • Akses Reguler: IDR 0,00 (terbatas untuk peserta yang terpilih)

Fasilitas Amica & Akses VIP

  • Materi Narasumber (PDF)
  • Sertifikat Digital
  • Dokumentasi Foto Short Course

Kanal Pembayaran

  • Bank Transfer: ATM Bersama, BNI, BRI, Bank Mandiri, BSI, Bank Permata, Bank BCA, Bank BJB, Bank Muamalat, Bank CIMB Niaga, Maybank, Bank Artha Graha, Bank Sampoerna, Bank Danamon, Bank Sinarmas
  • Kartu Kredit: Visa, Master Card, JCB
  • Convenience Store/Retail: Alfamart, Indomaret, Pegadaian, Pos Indonesia
  • Paylater: Kredivo, Indodana

Pendaftaran


Informasi

belajar@learninghub.id | Whatsapp

 

 

Memiliki pertanyaan soal hukum? Atau anda sedang terlibat masalah hukum? Konsultasikan persoalan anda, persoalan anda akan direspon oleh lebih dari 70 Mitra Penyedia Layanan Hukum di seluruh Indonesia.

Tersedia forum konsultasi online yang dapat diakses secara gratis

Segera kunjungi ICJR Law Hub

Leave a Reply

Your email address will not be published.