Wajib Tahu! Ini Perbedaan Antara Kantor Advokat Dengan Lembaga Bantuan Hukum

Ketika menghadapi sebuah permasalahan hukum yang kita tidak cukup pahami sebagai seorang yang awam, tentu kita butuh sebuah konsultasi atau pendampingan dari pihak lain yang memang memiliki pengetahuan di bidang hukum. Harapannya, dengan melakukan konsultasi atau pendampingan hukum dengan pihak yang profesional di bidangnya, permasalahan yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Jasa hukum berupa konsultasi maupun pendampingan perkara di sebuah proses peradilan sendiri biasanya dilakukan oleh sebuah Kantor Advokat atau Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum. Namun walau keduanya sama-sama memberikan jasa hukum, lantas hal apa yang dapat menjadi ciri untuk membedakan keduanya?

Berikut adalah dua perbedaan mendasar yang perlu untuk diketahui :

Punya Dasar Hukum Yang Berbeda

Sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberian jasa hukum, Kantor Advokat dengan LBH/OBH memiliki dasar hukum yang berbeda. Sebuah Kantor Advokat tentunya didirikan oleh seorang advokat, dimana peraturan yang mengatur mengenai Advokat tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan peraturan yang menjadi landasan dari Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Untuk sebuah Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum diatur juga di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan untuk pendirian sebuah Kantor Advokat sendiri tidak diatur khusus di dalam UU Advokat. Namun apabila nantinya berubah bentuk menjadi sebuah firma hukum, maka harus mengikuti ketentuan di dalam Pasal 16 s.d 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pembayaran Jasa/Honorarium

Berkaitan dengan pembayaran honor atas jasa hukum yang telah dilakukan, hal inilah merupakan perbedaan yang paling mencolok antara Kantor Advokat dengan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum. Sebuah Kantor Advokat dalam memberikan jasa hukum, berhak untuk mendapatkan honorarium yang ditetapkan dengan wajar sesuai dengan kesepakatan bersama pihak client. Hal ini tercantum di dalam Pasal 21 UU Advokat.

Namun walaupun seperti itu, apabila terdapat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum namun ia berasal dari kelompok marjinal termasuk perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat dengan taraf ekonomi rendah, maka advokat tersebut wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau lebih sering disebut sebagai Pro Bono (Pasal 22 UU 18/2003).

Berbeda dengan Kantor Advokat, sebuah Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dilarang untuk meminta pembayaran honorarium atas jasa bantuan hukum yang diberikan, alias gratis. Karena seluruh biaya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum telah dibebankan kepada negara melalui APBN. Dan apabila terbukti bahwa Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum masih membebankan biaya kepada penerima bantuan hukum, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Pasal 21 UU 16/2011) .

Namun pada dasarnya, pemilihan untuk menggunakan jasa hukum dari Kantor Advokat maupun Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum dikembalikan lagi kepada individu yang membutuhkan jasa hukum tersebut. Dalam menemukan keberadaan Kantor Advokat atau Lembaga/Organisasi Hukum yang terdekat juga cukup mudah loh! Salah satu caranya dengan membuka website lawhub.id.

Karena melalui lawhub.id anda dapat menemukan Mitra Penyedia Layanan Hukum terdekat dari lokasi anda. Jadi tidak perlu khawatir lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk menemukan Kantor Advokat atau Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum. Selain itu, kamu juga bisa melakukan konsultasi secara gratis dengan mengajukan pertanyaan seputar masalah hukum kamu kepada para Mitra Penyedia Layanan Hukum.

Program ini didukung oleh Digital Access Programme (DAP) dari Pemerintah Inggris

Mau ikut jadi Advokat? Segera ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIII yang dimulai pada November 2022.

Segera daftarkan diri melalui PKPA Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.