[Webinar Event] Melanjutkan Kembali Kebijakan Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Tembakau

[Webinar Event] Melanjutkan Kembali Kebijakan Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Tembakau

Pendahuluan

Bank Dunia pada bulan Juni 2021 lalu mengusulan kepada pemerintah Indonesia sejumlah rekomendasi reformasi fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi guncangan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Salah satu rekomendasi Bank Dunia adalah agar pemerintah Indonesia menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau.

Mengutip Laporan Indonesia Economic Prospects 2021, Bank Dunia menilai kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau akan meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan tersebut juga akan memberi manfaat lain dari sisi kesehatan yaitu berkurangnya risiko penyakit tidak menular. Artinya, kebijakan cukai dapat menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mencapai peningkatan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Keuangan menyatakan telah menetapkan penyederhanaan stuktur tarif hasil tembakau sebagai salah satu strategi reformasi Fiskal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Meski demikian sejumlah pengamat masih menilai kebijakan struktur tarif cukai tembakau di Indonesia saat ini tidaklah sederhana karena kompleks dan rumit. Struktur tarif cukai tembakau yang saat ini terdiri dari 10 layer membolehkan perusahaan rokok berada pada golongan cukai rendah sehingga dapat menjual harga rokok dengan murah kepada konsumen.

Pemerintah sesungguhnya pernah membuat peta jalan (roadmap) penyederhanaan struktur cukai melalui penerbitan PMK Nomor 146 Tahun 2017. Berdasarkan aturan tersebut struktur tarif tembakau nantinya akan dibuat lebih sederhana.  Penyederhanaan lapisan tarif cukai rokok dari 10 layer menjadi 8 layer di tahun 2019, 6 layer di tahun 2020, dan tinggal menjadi 5 layer di tahun 2021.

Namun baru setahun berjalan, kebijakan roadmap tersebut dibatalkan melalui PMK No.156 tahun 2018. Dalam aturan tersebut pemerintah tidak menaikkan cukai pada tahun 2019 dan kembali menggunakan struktur tarif cukai rokok lama yang terdiri 10 layer.

Pembatalan roadmap penyederhanan struktur tarif cukai tembakau ini kemudian menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok dan disinyalir akibat kuatnya intervensi dan lobby industri rokok.

Dalam rangka merespon laporan Bank Dunia dan mendorong kebijakan pemerintah untuk kembali melaksanakan roadmap penyederhanaan strukrur tarif cukai tembakau, maka ICJR Learning Hub mengambil inisiatif menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk webinar


Tujuan

  • Mendorong pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Bank Dunia untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau.
  • Menjaring masukan semua pihak terhadap wacana menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau.

Narasumber dan Tema

  • Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa)

Kerumitan struktur tarif cukai dan peredaran rokok murah serta ilegal

  • Rafendi Djamin (Senior Advisor Human Rights Working Group)

Penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau dan komitmen untuk mewujudkan hak masyarakat akan kesehatan publik

  • Vid Adrison, M.A., Ph.D. –   Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Univerditas Indonesia

Urgensi penyederhanaan struktur cukai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

  • Pande Putu Oka, Ketua PKPN BKF*)

Rancangan peta jalan simplifikasi Pemerintah dan mitigasi dampak pada persaingan usaha dan rokok ilegal

Moderator

  • Imam Priyono (Penerima Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2016 untuk kategori presenter berita terbaik)

*)Dalam konfirmasi


Waktu dan Tempat pelaksanaan kegiatan

Hari/Tanggal   : Rabu, 21 Juli 2021

Waktu           : 10.00 -12.00 WIB

Tempat          : Zoom Webinar


Informasi Pendaftaran

Riesta Aldilah, 081212343240, belajar@learninghub.id


Pendaftaran