[Workshop] Mencegah Fraud dan Korupsi Korporasi Melalui Penerapan Business Judgment Rule

[Workshop] Mencegah Fraud dan Korupsi Korporasi Melalui Penerapan Business Judgment Rule

Pendahuluan

Konsep Business Judgment Rule (BJR) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasanya merupakan pelindung bagi direksi atau pimpinan perusahaan dapat melaksanakan tugas – melalui suatu keputusan bisnis yang diambil – dengan penuh tanggung jawab tanpa ada rasa takut akan djerat secara pidana khususnya tindak korupsi.

Namun faktanya, masih ada peristiwa dimana Direksi yang telah mengklaim menjalankan konsep BJR dalam pengambilan keputusan bisnisnya namun akhirnya membawa kerugian bagi perusahaan ternyata tetap dapat diproses secara hukum dan bahkan dihukum karena dinilai terbukti melakukan praktik korupsi.

Salah satu peristiwa yang masih hangat adalah kasus korupsi yang menimpa Karen Agustiawan (Mantan Direktur Utama Pertamina). Keputusan bisnis Pertamina untuk berinvestasi di Blok Migas Basker Mantan Gummy (BMG) Australia kemudian berujung pidana korupsi dan diproses oleh Kejaksaan Agung. Karen dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 568 miliar akibat kelalaianya dalam due diligence process pada investasi di Australia tersebut. Pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Karen tentang penggunaan konsep BJR dan tidak adanya niat jahat (mens rea) tidak dikabulkan oleh hakim pada tingkat pertama. Pada 10 Juni 2019, Karen dinyatakan terbukti korupsi dan divonis 8 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar. Putusan ini kemudian diperkuat di tingkat banding.

Beruntung 9 Maret 2020 lalu Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya menjatuhkan amar putusan melepaskan Karen selaku terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlaag). Salah satu alasan Mahkamah Agung melepas Karen adalah karena apa yang dilakukan terdakwa Karen adalah “bussines judgement rule” dan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Menurut Majelis Kasasi, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun meski putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroaan. Hakim meyakinin bahwa tindakan Karen sebagai sebuah risiko bisnis, bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (unpredictable) dan tidak dapat ditentukan secara pasti.

Vonis 8 tahun penjara yang pernah dijatuhkan kepada Karen – meskipun akhirnya “bebas” di tingkat kasasi MA pada akhirnya menimbulkan polemik dan kekhawatiran banyak Direksi perusahaan maupun BUMN dalam mengambil keputusan bisnis.  Muncul pertanyaan adalah apakah kiat atau saran bagi direksi atau jajaran pimpinan perusahaan agar dalam mengambil keputusan bisnis dapat menjalankan “Business Judgment Rule” secara benar dan terhindar dari jerat tindak pidana korupsi?


Tujuan

  1. Memberikan masukan bagi direksi korporasi atau pejabat (swasta atau BUMN) agar keputusan bisnis yang diambil tidak berujung kepada tindak pidana khususnya korupsi.
  2. Mendorong usaha bisnis dijalankan secara professional dan berintegritas.
  3. Mendorong korporasi (swasta atau BUMN) untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Nara Sumber & Tema

  1. Hikmahanto Juwana (Praktisi Hukum, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia)

Perlindungan Hukum Bagi Manajemen Korporasi yang Menerapkan Business Judgment Rule

  1. Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua KPK 2011-2015, Komisaris MRT Jakarta)

Praktik Korupsi dan Penyimpangan Business Judgment Rule


Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari, tanggal : Jumat, 29 Oktober 2021

Pukul             : 08.00 – 11.00 WIB

Aplikasi          : Zoom Online (link menyusul)


Biaya dan Fasilitas

  • Investasi: Rp. 1.500.000
  • Fasilitas: E Materi Narasumber dan E Sertifikat.

Informasi

Visi Integritas, 081389979760


Pendaftaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *